Kades Sekancing Ilir Mainkan Narasi Korban, Kapolda Jambi Pastikan Sikat Habis Pelaku dan Beking PETI

Ilustrasi: Kades Sekancing Ilir sampaikan hak jawab terkait dugaan PETI di bawah bayang-bayang ultimatum Kapolda Jambi. (Red.)

MERANGIN – Kepala Desa (Kades) Sekancing Ilir akhirnya angkat bicara dan menyampaikan hak jawab setelah pemberitaan berjudul "Kirim Utusan hingga Ajak Bertemu Dekat Markas Aparat, Oknum Kades Sekancing Ilir Diduga Coba Redam Pemberitaan PETI" diterbitkan pada Kamis (12/11/2026) lalu.

Setelah tautan berita tersebut dikirimkan langsung kepada yang bersangkutan, Kades Sekancing Ilir membalas pesan singkat dengan membantah seluruh keterlibatannya terkait kepemilikan alat berat merek Zoomlion maupun pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) mobil tangki di lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sungai Landur.

"Izin memberikan hak jawab. Itu bukan alat saya. Masalah minyak tangki yang di berita saya tidak tahu. Makanya saya ajak ketemu untuk menjelaskan tentang berita itu. Tapi abang tidak mau," tulis Kades Sekancing Ilir dalam pesan klarifikasinya.

Pernyataan bantahan sang Kades tersebut dinilai sangat kontras dengan informasi yang beredar luas serta data investigasi yang telah dikantongi tim media. Selain itu, kalimat sang Kades yang terkesan menyudutkan wartawan seolah menolak diajak bertemu untuk klarifikasi dinilai tidak mencerminkan fakta kronologis yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Berikut adalah rangkaian fakta kronologis yang menjadi alasan tim media bersikap waspada dan menolak lokasi pertemuan yang diajukan sang Kades:

• Munculnya Banyak Perantara Terduga Pelaku PETI: Sebelum pesan hak jawab tersebut dikirimkan, oknum Kades tercatat berulang kali mengutus orang-orang yang berbeda untuk menghubungi dan menemui tim media. Ironisnya, salah satu utusan yang dikirimkan diduga kuat merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengerjaan aktivitas PETI di lapangan. Langkah mengirim perantara ini memunculkan tanda tanya besar mengenai niat sebenarnya di balik upaya komunikasi tersebut.

• Perubahan Lokasi Pertemuan Secara Sepihak dan Mencurigakan: Tim media sejatinya telah beritikad baik dengan menjalin komunikasi awal terkait rencana penyampaian hak jawab. Karena bertepatan dengan waktu Magrib, pertemuan awalnya disepakati berlangsung setelah salat Magrib di area belakang Pasar Rakyat. Namun, menjelang waktu yang ditentukan, titik pertemuan tiba-tiba diubah secara sepihak dan terkesan dipaksakan oleh pihak Kades agar bergeser ke sekitar area Kodim di kawasan Bangko.

• Kewaspadaan terhadap Intimidasi dan Jebakan Kriminalisasi: Dalam praktik jurnalistik profesional, pemindahan lokasi pertemuan secara mendadak ke sekitar markas aparat tanpa alasan yang jelas patut diwaspadai sebagai potensi intimidasi psikologis. Selain itu, pertemuan tertutup yang diawali dengan pengiriman perantara berisiko tinggi menjadi "jebakan skenario damai" yang kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk memutarbalikkan fakta seolah-olah wartawan melakukan pemerasan terhadap narasumber.

• Hak Jawab Tidak Harus Bertemu Fisik: Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak jawab dapat disampaikan secara resmi melalui pesan tertulis, surat klarifikasi, maupun wawancara jarak jauh tanpa harus memaksakan pertemuan fisik di lokasi yang tidak netral. Terbukti, hak jawab sang Kades akhirnya tetap dapat disampaikan dan dimuat secara utuh oleh redaksi hanya melalui pesan singkat.

Sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa, Kades Sekancing Ilir memiliki tanggung jawab moral dan hukum atas apa yang terjadi di wilayah administrasinya. Jika memang ekskavator Zoomlion yang terekam beroperasi pada malam hari di Sungai Landur tersebut bukan miliknya, publik justru mempertanyakan mengapa aktivitas tambang ilegal berskala alat berat bisa bebas beroperasi di wilayahnya tanpa tindakan atau laporan resmi dari pemerintah desa setempat.

Upaya cuci tangan maupun manuver di balik layar untuk meredam kasus tambang ilegal di Merangin sendiri dipastikan tidak akan mempan di hadapan pimpinan tertinggi kepolisian di Provinsi Jambi. Pasalnya, Kapolda Jambi, Irjen Pol Widodo, telah mengeluarkan peringatan keras terkait komitmennya memberantas PETI tanpa pandang bulu, menyusul keberhasilan tim gabungan menyita empat unit ekskavator ilegal di Kabupaten Merangin pada awal November 2026 lalu.

Irjen Pol Widodo bahkan secara terbuka menyoroti dan mengecam keras adanya pihak-pihak yang berani mencoba melobi atau "mengurus" alat berat sitaan tersebut agar lepas dari jerat hukum.

"Kami sudah amankan empat alat berat (ekskavator), dan gilanya itu ada yang mengurus. Siapa yang mengurus? Cari tahu sendiri," tegas Irjen Pol Widodo dalam keterangannya kepada awak media, seraya memastikan jajarannya tidak akan memberi ruang kompromi bagi pelaku maupun beking tambang ilegal.

Dengan dimuatnya hak jawab ini, redaksi telah memenuhi kewajiban perimbangan berita sesuai Kode Etik Jurnalistik. Kendati demikian, seluruh catatan bukti lapangan mulai dari rekaman video aktivitas malam hari, jejak suplai BBM tangki, hingga keterangan saksi, tetap menjadi perhatian serius publik dan kini tengah dikawal ketat oleh elemen masyarakat serta LSM untuk diuji kebenarannya oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

(Red.)